SEJARAH DAKWAH
POLA PERKEMBANGAN DAKWAH
DIAFRIKA UTARA
DISUSUN OLEH :
RAHMAT ABAS
NURHALIMA RUIBA
JURUSAN
KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS
USHULLDIN DAN DAKWAH
IAIN
SULTAN AMAI GORONTALO
TA. 2016-2017
KATA
PENGANTAR
Alhamdulillah, syukur kepada allah yang telah
memberikan hidayahnya kepada kami sehingga
kami dapat
menyelesaikan
makalah ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda
Rasulullah SAW, suri
teladan yang telah membawa kita dari jaman kebodohan kezaman yang penuh dengan ilmu
pengetahuan.
Pada kesempatan kali
ini,dengan penuh syukur kami mengucapkan terimah kasih kepada kedua orang tua kami atas segala doa
dan harapan besar yang harus kami pertanggung jawabkan. kami merasa sangat
berharga dengan semua itu sehingga dengan penuh semangat bias menyelesaikan
penyusunan makalah ini.
Meskipun demikain, tidak ada manusia
yang sempurna. Oleh karena itu,segala kesalahan dan kekhilafan yang ada mohon
di malumi.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
belakang
Afrika Utara merupakan daerah yang
sangat penting bagi penyebaran Agama Islam di daratan Eropa. Ia menjadi pintu
gerbang masuknya Islam ke wilayah yang selama berabad – abad berada dibawah
kekuasaan Kristen, sekaligus “benteng pertahanan” Islam untuk wilayah tersebut.
Ketika wilayah ini menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Oslam dibawah
kepemimpinan para panglima Arab dibentuklah sebuah pasukan barbai yang
ditugaskan memelihara wilayah Spanyol hingga sebelah utara Saragossa dan Ghalia
Selatan. Pada perkembangan selanjutny, ketika terjadi
keganasan pasukan Kristen yang berusaha mengusir kaum muslim dari Andalusia,
para pengungsi yang berdarah Arab yang dikenal Maghribi Barbar berangkatdalam
jumlah besar – besaran menuju Afrika Utara.
B. Rumusan masalah
a. Kedatangan
islam diafrika utara
b. Peradaban
islam diafrika utara
BAB II
PEMBAHASAN
A.KEDATANGAN
ISLAM DI AFRIKA UTARA
Kehidupan
masa lalu Afrika Utara adalah sebuah kehidupan masyarakat pedesaan yang
bersifat kesukuan, Nomad (berpindah – pendah tempat) dan Patriarkhi. Ketika
daerah ini berada dibawah kekuasaan Romawi, tak pelak pengaruhnya semangat
besar bagi masyarakat Barbar. Umumnya mereka dipengaruhi para elit kota yang
mengadopsi bahasa, gagasan, dan adat istiadat para penguasa. Tetapi, elit –
elit ini tidak banyak, selanjutnya setelah orang – orang Vandal (Barbar)
memperoleh kemenangan, pengaruh Romawi disebagian besar Afrika mulai berhenti,
kecuali pengaruh ekonomi dan peradaban Barbar lama secara bertahap muncul
kemballi.
Islam masuk wilayah
Afrika Utara pada saat daerah itu berada dibawah kekuasaan kekaisaran Romawi,
sebuah imperium yang amat luas yang melingkupi beberapa Negara dan berjenis –
jenis bangsa manusia.
Kekhalifahan Umar bin Khatab, pada tahun 640 M, ’Amr
bin Al Ash berhasil memasuki Mesir. setelah sebelumnya
mendapat ijin bersyarat dari khalifah Umar untuk menaklukan daerah itu.
Pada masa kekhalifahan utsman bin Affan penaklukan Islam sudah meluas
sampai ke Barqah dan Tripoli. Penaklukan atas kedua kota itu bertahan lama,
dimaksudkan untuk menjaga keamanan daerah Mesir. Penaklukan itu tidak bertahan lama, karena gubernur Romawi mendudukii
wilayah – wilayah yang telah ditinggalkan itu. Namun, kekejaman dan pemerasan
yang mereka lakukan telah mengusik ketentraman penduduk asli, sehingga tidak
lama. Kemudian penduduk asli sendiri memohon kepda orang – orang muslim untuk
membebaskan mereka dari kekeuasaan Romawi. Permohonan mereka itu disanggupi
oleh khalifah sepeninggalan Utsman yang pada waktu itu sudah berpindah ke
tangan Muawiyah bin Abi Sufyan,, khalifah pertama Daulah Bani Umayah. pukulan
terakhir pada pasukan Romawi di Afrika Utara, dan mempercayakan tugas ini
kepada seorang panglima yang masyhur, ‘Uqbah Ibn Nafi’ Al Fihri (w. 683 M),
yang telah menetap di Barqah sejak daerah itu ditakhukan.
Pada tahun
50 H / 670 M ‘Uqbah mendirikan kota militer yng ter masyhur, Qoirawan di
sebelah Selatan Tunisia. Tujuannya adalah untuk mengendalikan orang – orang
Barbar yang ganas dan sukar diatur, dan juga untukmenjaga terhadap pasukan –
pasukan yang dilakukan oleh orang – orang Romawi dari laut.
Akan tetapi
pada tahun 683 M orang – orang Islam di Afrika Utara mengalami kemunduran yang
hebat, karena orang – orang Barbar dibawah kepemimpinan Kusailah. Bangkit
memberontak dan mengalahkan ‘Utbah. ‘Utbah dan seluruh pasukannya tewas dalam
pertempuran. Sejak saat itu orang – orang Ilsam tidak berdaya mengembalikan
kekuasaannya di Afrika Utara, karena selain berhadapan dengan bangsa Barbar,
mereka yang harus berhadapan dengan bangsa Romawi yang memanfaatkan kesempatan
dalam pemberontakan Kusailah tersebut.
Pada saat
pemerintahan dipegang oleh Abdul Malik Ibn Marwan (685 – 705 M), Daulah Bani
Umayah mulai bangkit kembali untuk merebut Afrika Utara. Dia mengirimkan
pasukan dibawah pimpinan Hasan Ibn No’man Al ghassani untuk memulihkan prestise
Islam yang hilang.
Pasukan ini
berhasil menumpas tentara Romawi dan menghalau mereka dari Afrika Utara, serta
berhasil menindas perlawanan bangsa Barbae. Sejak itu Afrika Utara dan daerah
Maghribi tidak lagi termasuk lingkungan daerah Mesir, tetapi telah berdiri
sebagai wilayah yang diperintah ileh seorang gubernur yang diangkat oleh
Khalifah.
B.PERADABAN
ISLAM MODERN DI AFRIKA UTARA
Menurut
Ira M. Laoidus, termasuk dalam wilayah Afrika Utara adalah Negara Aljazair,
Tunisia, Maroko Dan Libya. Mesir tidak termasuk dalam wilayah ini walaupun
secara geografis terletak di wilayah tersebut. Ini disebabkan karena Mesir
mempunyai sejarah yang sangat berbeda dengan keempat negara tersebut di atas.
Oleh karna itu, Mesir akan didiskusikan dalam bab tersendiri.
Berkaitan
dengan awal periode modern, Harun Nasution telah memberikan gambaran bahwa
periode itu dimulai dari abad ke–18 hingga sekarang. Akan tetapi dalam
kesempatan ini, focus dari tulisan ini adalah abad ke-19 dan ke-20 saja, abad
kebangkitan dan keberhasilan Negara-negara Afrika Utara dalam menciptakan
peradapan-peradapan islam modern.
Kondisi sosial politik, yang kurang setabil pada abad
ke-19 dan awal abad ke-20 berpengaruh banyak dan sebenarnya kurang kondusif
terhadap pertumbuhan dan perkembangan peradapan baru di negara-negara Afrika
Utara. Insta-bilitas ini terjadi disebabkan oleh paling tidak dua hal. Yang
pertama adalah konflik internal: perebutan popularitas antara kelompok sufi dan
politisi, kelompok sufi dan ulama dan antar politisi. Yang kedua adalah
intervensi pihak asing, terutama Negara Perancis untuk selain Libya, dan Italia
untuk Libya. Intervensi ini selanjutnya menempatkan kedua Negara itu menjadi protectorate,
dan bahkan colonial.
Proses
pertumbuhan dan pekembangan peradaban-peradaban baru di Afrika Utara mempunyai
keunikan tersendiri. Di sebagian Negara, proses itu berlangsungsecara reformis,
namun terutama di Libya, prose situ cukup revolusionner.
1. AL JAZAIR
a.Situasi Social-Politik Awal Periode Kolonisasi
Pada tahun
1830, pemerintahan Charles X (Perancis), didorong oleh kepentingan militer
untuk merestorasi prestige politiknya setelah kekalahannya dalam perang Yunani
dan didorong oleh kepentingan perdagangan Marseille, menginvasi Al jazair.
Pemerintahan Charles dapat menduduki Al jazair dan kota-kota pantai lainnya.
Perancis semula enggan melakukan penaklukan atas daerah-daerah liannya karena
biaya yang akan diperlukan cukup besar. Akan tetapi, dalam masa-masa berikutnya
Penguasa Perancis tidak hanya menduduku tempat-tempat yang penting, tetepi juga
meguasai seluruh wilayah Al jazair.
Akibat keengganan Perancis itu,
muncullah pemimpin-pemimpin local dengan Negara-negara barunya. Di antara
adalah Abdul Qadir, anak pemimpin tarekat Qadiriyyah. Dia mendirikan satu
Negara Muslim di Al jazair Barat. Pada tahun 1832, dia mendeklarasikan diri
sebagai pemimpin orang-orang Arab dan bertanggung jawab untuk mengaplikasikan
hukum islam di wilayah dan menyatakan perang terhadap pemerintah Perancis.
Untuk mendapatkan dukungan mayoritas
penduduk setempat, Abdul Qadir melakukan pembentukan image public
dengan langkah-langkah berikut: dia mempertahankan image kesufiannya
yang asketik, tidak minum alcohol, bepenampilan sederhana dan mengikuti modek
hidup Nabi. Dia menunjuk khalifah – khalifah bawahan untuk urusan militer,
keuangan dan judicial. Dibawah para khalifah ada aghast, yang merupakan
kepala suku. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa dia juga membentuk angkatan
bersenjata yang selalu siap tempur.
Dari tahun
1832 – 1841, Abdul Qodir bersikap keras dan lunak terhadap penguasa Perancis.
Sesekali dia menyatakan perang, tapi terkadang dia setuju untuk berdamai
sebagai suatu strategi yang komprehensif demi suku – suku yang ada di Al
Jazair. Akan tetapi, pada tahun 1841 Jenderal Bugeaud memutuskan untuk
menguasai Al Jazair dan menjadikannya sebagai koloni Perancis.sebagai konsekuensinya,
Bogeaud mendeportasi Abdul Qadir ke Perancis dan kemudian ke Damaskus.
Ambisi
bugeaud semakin tak terkontrol. Dia bahkan melakukan pembasmian masal. Dia
merusak kebun buah – buahan, membakar lahan pertanian dan menghancurkan kampong
– kampong penduduk. Pembasmian ini dan pendeportasian Abdul Qodir memicu
penduduk Al Jazair untuk mengadakan pemberontakan . di Al Jazair Utara, pada
tahun 1894 Bu Zian, seorang Syekh pendukung Abdul Qodir, menentang perpajakan
dan control Perancis terhadap Al Jazair. Pada tahun 1895, seorang pemimpin
tarikat Rahmaniyah, menyatakan jihad terhadap kesewenang – wenangan Perancis di
wilayahnya. Selanjutnya, pada tahun 1879 Muhammadiyah Amzian, yang menyatakan
dirinya sebagai Mahdi, menyerang para pegawai pemerintahan local.
Tidak hanya
di Al Jazair Utara, dibagian Selatan pun pemberontakan – pemberontakan serupa
pun terjadi. Pada tahun 1851 – 1855 dan 1871 – 1872 pemberontakan –
pemberontakan itu dilakukan oleh para penggembala unta, yang berusaha menjaga
jalur – jalur menuju Oase Utara dan menyerang para pegawai pemerintahn.
Disamping itu, para penggembala domba pun melakukan pemberontakan (sabotase –
sabotase ) terhadap beberap akses ke pasar dan menghindari ketergantungan
ekonomi (pada penguasa Perancis). Pada tahun 1870 – 1871, perlawanan –
perlawanan dan pemberontakan itu semakin besar dan akhirnya bersifat masal. Al
Mukroni, seorang kepala suku – suku al jazair, yang didukung oleh tarekat
Rahmaniyah memimpin pemberontakan masal itu. Namun, pemberontakan itu dapt
dipatahkan.
b.Gerakan reformasi awal abad ke-20 : Abd Al Khamid
Ibn Badis
Setelah
pemberontakan masal yang dipimpin Al Muqrani dapat dilumpuhkan oleh penguasa
Perancis, semangat penduduk Al Jazair untuk menentang system colonial semakin
jelas. Namun demikian, para elit mereka terbagi kedalam tiga komponen. Mereka
adalah para alumni sekolah – sekolah Perancis – Arab yang berharap penuh
terhadap adanya integrasi dengan masyarakat PErancis dengan tetap menjaga
identitas social dan legal mereka sebagai muslim. Komponen yang lain adalah
elit yang lebih radikal dan lebih nasionalis orientasinya. Bila kelompok
pertama tidak menuntut kemerdekaan dari penguasa Perncis, kelompok terakhir ini
menuntut sebaliknya. Komponen terakhir adalah para pemimpin gerakan reformasi Islam.
Komponen terakhir memberikan kontribusi tidak sedikit
untuk pertumbuhan dan perkembangan peradaban di Al Jazair. Pemimpin dari
kelompok terakhir ini adalah Abd Al Khamid Ibn Badis.
Dia adalah salah satu pemimpin gerakan reformasi Islam
dan gerakan kebangkitan identitas budaya Arab yang cukup penting. Pemikirannya
banyak terinspirasi oelh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Disamping itu, di
abegitu menekankan pentingnya kembali pada Al Qur’an dan Al Hadits sebagai
sumber keimanan dan keperluan hidup orang Islam. Pada tahun 1931, Ibn Badis
mendirikan Asosiasi Ulama Al Jazair dengan tujuan untuk melakukan reformasi dan
membangkitkan Islam di Al Jazair. Mereka mencela pemujaan terhadap orang –
orang suci – wali, terhadap kepercayaan pada keajaiban; dan memberikan argument
rasional untuk mendemistifikasi gerakan tarekat sufi pedesaan. Melalui
konferensi dan kelompok diskusi gerakan ini mempropagandakan prinsip – prinsip
Islam dan budaya Arab. Gerakan ini mensponsori gerakan kepanduan, mendirikan
sekolah yang memadukan pengajaran Al Qur’an, Bahasa Arab, Sejarah Al Jazair,
Lagu – lagu patriotic, Bahasa Prancis, Aritmatika dan Geografi untuk menanamkan
konsep cinta tanah air Al Jazair. Gerakan reformasi ini juga telah dapat
mendirikan institute Islam Merdeka di Batna.
Gerakan reformasi juga mempunyai satu konsep politik
sendiri. Mereka menyatakan bahwa meskipun Al Jazair merupakan bagian dari
jajahan Prancis, Al Jazair adalah satu bangsa Arab Muslim.
c.Al Jazair setelah Merdeka : Rezim Ibn Bella,
Boumedienne, dan Ibn Jadid
Setelah Al Jazair menjadi Negara merdeka pada tahun
1962. Struktur masyarakatnya tidak berpola sama sekali. Tidak ada peraturan di
antara kamu elit dan tidak ada ideology yang jelas. Walaupun begitu, kongres
Tripoli yang disetujui pada bulan Juli 1962 telah menghasilkan biro politis
yang dipimpin oleh Ibn Bella. Selanjutnya, biro politis ini membentuk Konstituante
Nasional untuk membuat satu konstitusi. Ibnu Bella kemudian ditetapkan
sebagai presiden dan meresmikan satu Konstitusi Sosialis. Selanjutnya,
Ibn Bella melakukan control yang cukup ketat terhadap lawan-lawan politiknya
melalui partai dan birokrasinya. Akan tetapi, control itu tidak cukup untuk
meredam munculnya kudeta. Pada tahun 1965 Jendral Boumediane memimpin kudeta
tersebut dan dia menjadi presiden Al Jazair pada tahun yang sama.rezim baru ini
memfokuskan diri pada pembangunan sector ekonomi kota dan industry dengan
memanfaatkan pendapatan dari minyaknya. Pada tahun 1967 perusahaan – perusahaan
tekstil, kaca dan asuransi Negara didirikan. Pada tahun 1971 Al Jazair
menasionalkan industry gasnya investasi dibuka untuk industry petrokimia yang
beorientasi ekspor, baja, listrik, pupuk kimia dan plastic. Pembangunan dalam
bidang pertanian pun diarahkan untuk kebutuhan kebijakan industry.
Setelah Boumediane wafat pada tahun 1978 Chadli Ibn
Jadid menggantikannya. Dia banyak mengubah kebijakan penguasa terdahulu.
Pembangunan dan budget untuk proyek industry dikurangi, sedangkan partisipasi
yang lebih besar dari perusahaan swasta dalam perekonomian nasional didukung.
Setelah mengalami tiga kepemimpinan nasional,
orientasi ideologis al Jazair semakin memberikan kejelasan. Para elit terbagi
pada posisi – posisi ideology mereka. Kader Ibn Bella mendukung modernisasi
Negara dan pembentukan satu tatanan ekonomi sosialis. Mereka pun menjaga bahasa
Prancis sebagai bahasa pemerintahan, bisnis, dan bahkan bahasa diskusi
ideologis. Sementara Boumediane, meninggalkan warisan untuk identitas muslim
Arab dan untuk mempererat hubungan Al Jazair, Tunisia, Maroko dan Arab Timur.
2. TUNISIA
a.Sebelum Munculnya Protecorate Perancis di Tunisia
Pada
pertengahan abad ke-19 dalam kondisi kekuatan ekonomi Eropa yang semakin
meningkat dan lemahnya kekuatan ekonomi dalam negeri, para penguasa Tunisia
telah mecoba melakukan modernisasi diberbagai bidang. Ini dilakukan ketika
Tunisia masih berada di bawah pengawasan Protecorate Perancis (tahun 1884).
Ahmad Bey (1837 - 1855) mendirikan sekolah Politeknik.
Pada tahun 1838 dan mengundang ahli-ahli Eropa untuk melatih satu korps
infantry baru. Pada tahun 1857, Muhammad Bey (1855-1859) mengumumkan secara
resmi satu konstitusi yang menjamin keamanan warga Tunisia, persamaan dalam
urusan perpajakan, kebebasan beragama, dan pengadilan gabungan Eropa-Tunisia.
Tidak kalah pentingnya adalah bahwa Khairudin (1837-1877) telah melakukan
berbagai perbaikan dalam bidang-bidang yang cukup penting.
Pertama, Khairudin telah membantu mendirikan college
sadiqi pada tahun 1875 untuk melati para pegawai pemerintah, dan menunjuk
para supervisor baru untuk masjid Zaetuna. Selanjutnya dia mendirikan
kantor-kantor baru untuk urusan wakaf, dan mereorganisasi pengadilan muslim
terutama untuk memenuhi tuntunan persamaan perlakuan orang-orang Eropa.
Pebaikan juga meliputi pendirian percetakan untuk memproduksi buku-buku teks
untuk pelajar-pelajar college sadiqi dan memproduksi khazanah hukum
Islam klasik.
b.Tunisia Di Bawah Protecorate Perancis Hingga Merdeka
Pada tahun 1881, Perancis yang menduduki Al Jazair
semenjak tahun 1830 an, memulai menguasai Tunisia. Selanjutnya Perancis telah
menjadi pengawas kantor – kantor pemerintahan Tunisia pada tahun 1884.
Pemerintah Perancis selanjutnya mendirikan system yudisial baru untuk orang –
orang Eropa dengan tetap menjaga pengadilan syariah untuk kasus – kasus yang
berkaitan dengan orang – orang Tunisia.
Pemerintah Perancis pun turut campur dalam system
pendidikan Muslim Tunisia. Pada 1898, Perancis mencoba mereformasi lembaga
pendidikan Masjid Zeutuna dengan memasukan subyek – subyek modern dan metode –
metode pedagogis. Akan tetapi, reformasi dalam subyek hukum Islam banyak
ditentang oleh para ulama.
Kelompok pemuda itu melakukan berbagai reformasi,
mereka mensponsori reformasi hukum Islam, pendidikan, dan administrasi wakaf
serta sekolah Al Qur’an yang didalamya diajarkan, aritmatika, geografi, sejarah
dan Bahasa Prancis, dan Al Qur’an dan Bahasa Arab. Pada 1907,
untuk mengekspresikan aspirasi politiknya kelompok
pemuda ini membuat jurnal : The Tunisisan.
Pada 1920, Abdul Aziz al Tha’alibi seorang jurnalis
Arab menjadi pemimpin partai Destoue. Partai ini banyak didominasi alumni
Zaetuna yang beridentitaskan Muslim Arab Konservatif. Habib Boruguiba dan
Mahmud Materi telah memberikan corak politik yang berbeda dengan kelompok
konservatif. Dua figure yang terakhir ini telah membuat partai Destour lebih
inspiratif, aspiratif, militant, teroganisir dan secara ideologislebih terpadu
untuk menentang penguasa Perancis.
Pada tahun 1932 Bourguiba menuntut kemerdekaan Tunisia
dan menawarkan perjanjian persahabatan untuk menjamin kepentingan Perancis.
Pada 1934 Bourguiba dan kelompoknya mengambil alih pimpinan partai dan membuat
partai Neo Destour dengan Materi sebagai presidennya dan Bourguiba sebagai
sekretaris jendralnya. Selanjutnya pada tahun 1938, pemberontakan terhadap
penguasa Perancis terjadi, dan Bourguiba dimasukan ke dalam penjara.
Akhirnya pada tahun 1955, pemerintah Perancis mengakui
otonomi Tnisia. Ini terjadi dikarenakan beberapa hal. Pertma, pemberontakan
yang terjadi semakin meningkat. Kedua, karena tertekan diplomatis di PBB.
Selanjutnya dpada tahun 1956 Prostectorate Perancis di Tunisa dihapus.
Dengan demikian Tunisia menjadi Negara yang merdeka.
c.Tunisia
Setelah Merdeka : Masa Rezim Bourguiba
Terbentuknya Tunisiasebagai Negara merdeka (1956)
diikuti dengan konsolidasi kekuasaan Bourguiba secara cepat. Dalam bidang
ekonomi Rezim Bourguiba mencoba menerapkan kebijakan ekonomi baik kapitalis
maupun sosialis. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak didasari oleh ideology
yan gjelas dan control yang cukup dari pemerintahan dalam pelaksanaannya di
dalam masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana
mestinya.
Disamping itu, Rezim ini mencoba mensekulerkan
masyarakat Tunisia. Dia melakukan gebrakan melalui Undang – Undang Status
Pribadi yang menggantikan hukum Qur’an dalam bidang perkawinan, perceraian dan
pemeliharaan anak. Rezim ini juga mengadakan pengadilan sekuler, diantaranya
melarang poligami, membuat hukum sipil pernikahan dan perceraian dan
sebagainya. Dalam bidang pendidikan pun diterapkan langkah – langkah
tersendiri. Lembaga Zaetuna diposisikan dibawah jontrol mentri pendidikan,
dengan menyatukannya dengan Universitas Tunis yang didirikan Bourguiba pada
tahun 1958. Sekolah – sekolah agama pun menyerap system pendidikan umum.
Rezim ini juga mendukung kesamaan hak untuk wanita.
Emansipasi wanita ini terlihat dalam partisipasi mereka diberbagai tempat kerja
dan dibidang seperti pabrikm kantor, pelayanan kesehatan sebagai perawat,
pengajaran dan lainya. Emansipasi ini terjadi sesuai dengan keadaan social yang
ada.
3. MAROKO
a. Situasi Sosial Politik Dibawah Protectorate
Perancis
Penetrasi
ekonomi Eropa ke Negara Maroko pada akhir abab ke-19 telah menumbangkan Negara
Maroko dan menyebabkan Protectorate Perancis dan Spanyol yang hanya
mengontrol beberapa wilayah tertentu pada tahun 1912. Munculnya Protectorate
Perancis ini berdsarkan perjanjian Fez yang ditandatangani oleh pemerintah
Prancis dan Sultan Maroko, Mawlay Abdul Hafiz. Perjanjian ini mengijinkan
Perancis bertindak atas nama Maroko. Selanjutnya penguasa PErancis dibawah
Jenderal Marshal Lyautey, membawahi Sultan dan para Qaid, mengontrol pada suku,
mengintimidasi mereka secara militer, mengambil lahan – lahan pertanian, dan
mengancam untuk membuat mereka kelaparan. Suku – suku itu diapaksa untuk
membayar pajak.
Penguasa Perancis mengontrol para elite agama.
Menyikapi kebijakan penguasa Perancis ini, banyak pemimpin gerakan sufi yang
menerima otoritas Perancis, membantu Perancis menundukan wilayah – wilayah
kesukuan dan menjaga perdamaian antar penduduk desa. Akibatnya, prestige
politik sufi hilang karena fungsi politis mereka menurun, dan posisi mereka
digantikan oleh para birokrat pemerintah.
Terhadap orang – orang Barbar, kebijakan penguasa
Perancis diarahkan untuk mendapatkan dukungan mereka bagu kekuasaan Perancis.
Penguasa memandang orang – orang Barbar sebagai kelompok non Arab yang dapat
dipisahkan dari penduduk Maroko secara umum, dan bersekutu dengan pemerintah
Perancis. Mereka dijauhkan dari pengaruh Arab dan Islam. Memamng akibat yang
diharapkan pemerintah Perancis adalah terbentuknya dua kelompok masyarakat yang
menempati wilayah yang berbeda.untuk mewujudkan kebijakan tersebut, penguasa
Perancis mengambil langkah – langkah yang diperlukan. Dekrit Barbar yang
berdasarkan hukum adat kelompok Muslim memandang hal ini sebagai suatu hal yang
pengkonversian orang orang Barbar ke agama Kristen. Dan sebagai serangan
terhadap administrasi pengadilan Muslim, sehingga dapat memecah belah penduduk
Maroko.
Kelompok Barbar sendidir bersikap menentang terhadap
kebijakan penguasa Perancis. Komunitas Barbar menentang usaha Perancis
m,endirikan pelajar Barbar mempelajari bahasa Arab bukan bahasa Perancis dan
menadopsi simpati nasionalis bukan separatis. Dengan demikian, cita – cita
memisahkan kelompok Barbar dari penduduk Maroko dan menjadikannya sejutu
Perancis hanyalah mitos.
b. Oposisi Maroko Terhadap Kekuasaan Perancis
Kondisi social
politik penduduk Maroko dibawah Protectorate Perancis telah memberikan dampak
negative yang cukup besar, terutama terhadap struktur social – politik
masyarakat Maroko. Kekuasaan kepala suku dan gerakan keagamaan, karena adanya
birokrat berkurang, dan bahkan hilang. Tanah pribumi sudah brpindah tangan
kepada para penguasa. Tak kalah pentingnya adalah aturan – aturan penguasa
PErancis yang tidak memihak sama sekali kepada kepentingan pribumi. Hal – hal
ini telah melahirkan gerakan oposisi dan penentangan Maroko.
Satu penentangan yang cukup kuat dating dari gerakan
reformasi keagamaan. Para reformis ini memulai gerakannyamelalui bidang
pendidikan degan mendirikan sekolah – sekolah untuk
mengajarkan tata bahasa Arab, etika, logika, sejarah
Islam dan aritmatika. Gerakan ini menekankan pada purifikasi Islam dan
menentang penetrasi budaya Barat.
Pada tahun 1927, satu Asosiasi Pelajar Muslim Afrika
Utara lahir. Asosiasi ini berusaha menyatukan sentiment Maroko. Mereka juga
menyerukan nasionalisasi industry penting, sehingga Maroko bisa otonom.
Selanjutnya ketika aktivis politik sudah berskala besar pada tahun 1943, para
nasionalis hanya bekerja dan berfikir untuk kemerdekaan.
Pada tahun 1943, berdirilah partai Istiqlal yang
dibentuk oleh Al Faz, pemimpin kelompok nasionalis dan al Wazzani, pemimpin
gerakan rakyat, dan langsung menggalang dukungan masa untuk kemerdekaan MAroko.
Setelah Perang Dunia II, kepemimpinan oposisi Maroko berpindah dari tangan
gerakan reformis ke partai Istiqlal yang mendukung usaha Sultan Muhammad,
karena komitmennya untuk Maroko yang otonom. Setelah bernegosiasi dengan
penguasa Perncis, akhirnya penuasa Perancis dan Sultan menerima untuk
menandatangani kmerdekaan MAroko dibawah kepemimpinan Pierre Mendes pada tahun
1956.
c.Maroko Setelah Merdeka : Di Bawah Sultan Muhmmad dan
Hasan II
Figure
Sultan begitu kuat dan popular dimata Rakyat Maroko. Ini tentu berbeda dengan
figure sufi yang banyak didiskreditkan karena penerimaan mereka terhadap
kekuasaan Perancis. Pada tahun 1960 an rencana – rencana pembangunan mengalami
kegagalan. Ini disebabkan karena lemahnya reformasi pemilikan tanah dan
keterbatasan kemampuan untuk mengumpulkan pajak.
Berkaitan dengan pendidikan pada tahun 1962 an, Maroko
masih mempunyai sekolah – sekolah yang cukup baik. Ada tiga tipe lmbaga
pendidikan. Yang pertama adalah sekolah yang berdasarkan tipe dan skala Eropa
tapi dengan pengantar bahasa Arab. Kedua adalah Masjid Universitas Qarawiyyin
yang sedikit mengalami perubahan modernisasi. Ketiga adalah sekolah modern yang
sudah di Marokonisasi secara penuh.
4.LIBYA
a.Kondisi social politik akhir abad ke-19 dan awal
ke-20
Berbeda
dengan Negara Negara Afrika Utara liannya, Libya tidak di bawah kolonisasi
Perancis, teatpi Italia. Kolonisasi di Libya terjadai pada awal abad ke-20.
Pendududkan Tunisia oleh Perancis pada tahun 1881, membuat pemerintahn Turki
Utsmaniharus menggunakan Tripolitania dan Libya sebagai basis untuk sebuah
propaganda keagamaan yang diarahkan untuk mendorong suku – suku Tunisia untuk
melawan penjajah Perancis.
Sementara itu, pada tahun 1902 pemerintah Perancis dan
Inggris memberikan kekuasaan pada pemerintah Italia di Tripolitania. Pada tahun
– tahun berikutnya, kantor pos dan kantor pelayanan kesehatan didirikan oleh
pemerintah Italia di Tripolitania. Bahkan, perusahaan persahabatan Italia pun
didirikan disana. Disamping itu, pembelian tanah yang ditujukan untuk lahan
pertanian pun dilakukan.
Pada awal September 1911, persiapan militer Italia
telah selesai. Selanjutya, pada Oktober , italia telah dapat menduduki
pelabuhan – pelabuhan penting Libya, seperti Tubruq danTripoli. Pada
tahun 1912 dengan adanya pendudukan ini kekuasaan
Utsman secara otomatis digantikan oleh kekuasaan Italia, walupun penduduk Libya
lebih memilih menyukai penguasa Utsmani. Dan mulailah sejarah baru bagi Libya
dibawah penguasa Italia.
b.Gerakan Sanusiyyah : Kerajaan Libya
Gerakan
Sanusiyyah dibentuk pada tahun 1837 oleh Muhammad ibn Ali Al Sanusiyyah (1787 –
1859), yang dilahirkan di Al Jazair. Dia salah seorang keturunan Nabi dari Al
Hasan, yang nama lengkapnya adalah Al Sanusi Al Khattab Al Hasani.[22]
Gerakan Sanusiyyah dibentuk untuk menyatukan ikwanul
muslimin yang ada dan untuk menyebarluaskan dan merevitalisasikan Islambahkan
ditegaskan bahwa gerakan Sanusiyyah dibentuk untuk menghindari dan
mempertahankan Islam dari agresi bagsa asing. Untuk tujuan itu gerakan
Sanusiyyah memilih daerah terpencil yaitu Cyreneica, suatu daerah yang
berada diluar pengaruh bangsa Eropa dan hanya secara nominal di bawah rezim
Utsmaniyah. Dengan demikian tempat itu cukup cocok untuk suatu gerakan
keagamaan.
Disamping itu, gerakan Sanusiyyah pun mendapat
pengakuan dari orang – orang Badui setemapt. Ini akibat usaha gerakan
Sanusiyyah yang menggalang persaudaraan dikalangan mereka. Sanusiyyah mendapat
otoritas untuk urusan kerjasama niaga, menjadi mediator dalam berbagai konflik dan
untuk urusan pengajaran agama dan representasi politis. Adalah logis, bila pada
akhir abad ke-19, gerakan Sanusiyyah telah mampu membangun satu koalisi
kesukuan yang cukukp luas disebelah Barat Mesir dn Sudan.
Perjuangan Sanusiyyah tidak berhenti, gerakan ini
menjalin persekutuan dengan Inggris dalam PErang Duni II dengan tujuan agar
Libya lepas dari pengawasan Italia. Selanjutnya Libnya, sebagai sebuah
kerajaan, diproklamasikan pada tahun 1951, dan Raja Idrus al Sanusiyyah, cucu
dari pendiri gerakan Sanusiyyah, sebagai Raja pertama Libya.
Tampaknya, Raja Idrus kurang dapat menangkap aspirasi
generasi muda yang berkembang pesat. Ini menyebabkan dia tidak snggup
menghadapi tuntutan generasi muda yang terimbas oleh perasaan nasionalisme yang
sedang tumbuh dan oleh perkembangan ekonomi minyak yang begitu fenomenal
semenjak pemasarannya pada tahun 1961. Akhirnya pada tahun 1969 Qadzdzafi
melakukan kudeta terhadapnya.
c.Qadzdzafi : Sang Revolusioner
Pandangan
orang Barat terhadap Muammar Qadzdzafi yang lahir pada Juni 1942, begitu
negative. Dikatakan bahwa Qadzdzafi belum pernah mengenyam pendidikan dalam
bidang hukum Islam, dan hanya memiliki pengetahuan sekilas tentang teologi
Islam. Bahkan dikatakan bahwa Qadzdzafi begitu popular dengan julukan sebagai
pendukung Arab Radikal dan Ideologi Islam. Dia memperjuangkan persatuan Arab
dengan mendukung perjuangan menentang Israel. Akan tetapi, disisi lain
Qadzdzafi adalah salah seorang pemikir social. Dia bisa memberikan suatu ruang
untuk mereflekssikan berbagai model perubahan social ditempat lain.[23]
Qadzdzafi memerintah Libya melaui suatu kudeta
militer tak berdarah tahun 1969 terhadap pemerintahan monarki. Raja Idruslah
yang telah menikmati tahta kerajaan tanpa memperhatikan kesejahteraan
rakyatnya, sehingga menjadi monarki melarat.
Tak lama setelah revolusi 1969, Qadzdzafi melakukan
reformasi hukum. Dia menyerukan hukum syariat yang diperluas dengan peraturan
baru, yang berdasarkan praktek hukum madzhab Maliki, dibuat dengan prinsip –
prinsip syariat dan menggunakan hukum adat apabila dipandang dapat diterapkan.
Pada tahun 1973, Qadzdzafi mendeklarasikan tiga
prinsip yang menjadi dasar system politik Negara. Prinsip – prinsip itu adalah
persatuan Arab, demokraasi kerakyatan langsung, dan sosialisme Islam. Kemudian
pada tahun 1977, Qadzdzafi akhirnya mendeklarasikan bentuk Negara Libya bari.
Dia lebih memilih bentuk Negara dan pemerintahan dengan nama Republik Rakyat
Sosialis Arab Libya.
Yang dimaksud dengan konsep sosialisme diatas adalah
sebagai berikut. Konsep itu bukansosialisme yang disponsori oleh Uni-Soviet
diera perang dingin. Bahkan Qadzdzafi menolak pada waktu itu, dukungan
ideologis maupun ekonomi dari Uni-Soviet. Konsep sosialisme yang dia maksud
adalah pemikiran sosialisme yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam
terhadap Islam. Pernyataan yang terakhir ini tentu sesuai dengan prinsip dia
bahwa Al Qur’an bukan ajaran Nabi dan Al Hadits adalah satu – stunya sumber
otoritas untuk merekontruksi masyarakat.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
a. Kedatangan islam diafrika utara
Kehidupan masa lalu Afrika Utara adalah sebuah
kehidupan masyarakat pedesaan yang bersifat kesukuan, Nomad (berpindah – pendah
tempat) dan Patriarkhi. Ketika daerah ini berada dibawah kekuasaan Romawi, tak
pelak pengaruhnya semangat besar bagi masyarakat Barbar. Umumnya mereka
dipengaruhi para elit kota yang mengadopsi bahasa, gagasan, dan adat istiadat
para penguasa
b.
Peradaban islam modern diafrika utara
Proses
pertumbuhan dan pekembangan peradaban-peradaban baru di Afrika Utara mempunyai
keunikan tersendiri. Di sebagian Negara, proses itu berlangsungsecara reformis,
namun terutama di Libya, prose situ cukup revolusionner.
DAFTAR PUSTAKA
Firdaus, course (2014), Peradaban islam diafrika utara, from
file:///C:/Users/Computer/Downloads/peradaban-islam-pra-modern-di-afrika.html 27-03-2016
Katili, lukman (2013), pendidikan islam diperguruan tinggi, gorontalo : ideas publishing
Munir, syamsul (2008), rekontruksi pemikiran dakwah islam. Jakarta : amzah
Sulthon, muhamad (2003). Desain ilmu dakwah. Semarang : pustaka pelajar
Syamsul, asep (2003). Jurnalistik dakwah. Bandung : remaja rosda karya
Yusuf, muhamad (2007), munthakab ahadist, Yogyakarta : ash-shaff
